undang undang tentang sampah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum“Undang-undang Pengelolaan Sampah (UUPS),. undang undang tentang sampah

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah diatur dengan peraturan pemerintah. [2] Pasal 13 UU 32/2009. WATES, dlh. Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Selain itu, dalam UU ini juga dijelaskan apa saja hak dan kewajiban yang harus dipenuhi warga negara soal sampah. 2013. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);. Dalam Undang – Undang No. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat,Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah mengatur tentang: a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang (UU) NO. go. Dikutip dari hukumonline, membakar sampah sembarangan. f3. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan PP 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik serta regulasi. E. 1. Pengertian dan Jenis Sampah Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 1 angka 1 pengertian sampah didefinisikan sebagai berikut:. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pasal 22 tentang Pengelolaan, Penanganan Sampah: Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dengan begitu, sanksi dan denda yang diterapkan di setiap kabupaten atau kota tentu bisa berbeda-beda. PP Nomor 81 Tahun 2012. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 35,93. 2008. daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal Tahar menuturkan, dalam satu dekade ini semua bergerak. Yang tertuang dalam Pasal 60 dan Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Peraturan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. 4. Berdasarkan undang-undang, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi-padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Definisi . 3 Pengertian pengelolaan dan penanganan sampah Menurut Undang Undang - nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yaitu kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penganan sampah. pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang, pengolahan, dan pemroses akhir sampah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); - 2 -. Selain itu, ditetapkan juga hukum haram membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik, apabila nyata-nyata (tahaqquq) atau diduga (dzan) membahayakan lingkungan. 4. ABSTRAK: bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan sampah, perlu dilakukan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sedangkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Mengingat : 1. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); b. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Dokumen ini menjelaskan tujuan, ruang lingkup, prinsip, strategi, tugas dan tanggung jawab, serta. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai pengaturan diantaranya penerbitan Undang-Undang No. KETENTUAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA Sumber Foto: alpensteel. 470, peraturan. Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah BAB I Kententuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2). Tentang Kami. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan mendatangi rumah warga satu persatu dengan memberikan edukasi tentang pemilahan sampah anorganik dan memberikan. Pengurangan sampah (waste minimization), yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah, guna-ulang, dan daur-ulang. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS. kulonprogokab. ABSTRAK:. 30 tahun 2007 tentang Energi dimana disebutkan bahwa Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara. Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa peraturan tentang sampah, diantaranya: • Undang-undang No. Pemandangan sampah di sekitar sungai dan hutan yang dulu indah kini telah menjadi hal yang umum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya; Mengingat : 1. Undang-undang (UU) No. Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat. 3. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang sembarangan dan mempromosikan pengelolaan sampah. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, ‘pengelolaan sampah’ diklasifikasikan ke dalam ‘pengurangan sampah’ dan ‘penanganan sampah’. 19 Penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 8 17 Ibid, Pasal 9 ayat (1) 18 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Pasal 3 ayat (1) 19 Ibid, Pasal 3 ayat (2)Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Jurnal Administrative Reform, Vol 8, No. Pasca dipublikasikannya penelitian oleh Dr. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 (UU/2008/18) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. DAFTAR ISI. Minggu, 29 September 2019. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan. JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya bersama Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja (Raker) untuk membahas rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang tentang Promosi Pemanfaatan Sumber Daya Efektif tahun 1991, direvisi pada tahun 2001 untuk mempromosikan daur ulang dengan mendorong penggunaan bahan yang dapat didaur ulang dan menyediakan pelabelan di. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. e. 50. com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri (Permen) LHK No 75 Tahun 2019 mengenai Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. 2. 3 Tahun 2014 Tentang. 5. Maka dari itu, masyarakat yang membakar sampah dikenakan sanksinya sesuai Pasal 68 Perda Kota Bogor 9/2012 yang berbunyi: Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 66, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. UU ini terdapat salah satu pasal yang mengatur hal tersebut yaitu Pasal 29. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa karakteristik sampah yang dikelola meliputi 1. 18 tahun 2008 mendorong minimisasi, alokasi anggaran untuk mendukung kebijakan pengurangan sampah sangat kecil. Sampah yang berasal dari kegiatan manusia, hewan dan alam akan mengakibatkan timbulan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Peraturan Daerah (PERDA) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat berupa PERDA Tentang Pengelolaan Sampah, hal ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang No. 18 tahun 2008 merupakan upaya nyata dari niat pemerintah untuk mengelola sampah dengan baik. Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 stdd Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Pemerintah No. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Ditetapkan: 12 Oktober 2012. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang (UU) No. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851) ; 3. Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah NonBahan Berbahaya dan Beracun; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 4. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1. 2. b. Kode Etik. Sampah merupakan bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan baik skala industri, rumah tangga, dan instansi yang dilakukan oleh manusia (Soemirat, 2014). Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Kalau Perda 8 Tahun 2007 terkait dengan tibum, itu sanksinya adalah sanksi tipiring, tindak pidana ringan, jadi kurungan atau denda," ujar. bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kebersihan Kota Yogyakarta; b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 6. Kementerian Lingkungan Hidup. 2. Kebijakan Pengelolaan Persampahan Berdasarkan UU No. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. BAB IV Hak dan Kewajiban (Pasal 11 – Pasal 16). 2. 4. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah definisi sampah yaitu sisa kegiatan sehari – hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 33. Mengingat : 1. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI: 2009. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik. 2. 18 Tahun 2008”) genap berusia sebelas tahun. Penerapan skema KPBU ini tentunya tetap memperhatikan payung hukum dalam sektor pengelolaan sampah di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta peraturan turunannya. ABSTRAK: Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,. Dasar hukum Permen LHK 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah: T. Artinya meskipun kita mempunyai Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah yang dikeluarkan sejak tahun 2008, tetapi terdapat beberapa pasal yang belum dilaksanakan secara benar berdasarkan UU tersebut,” kata dia. 16. 2. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Bulan Mei mendatang, Undang-undang No. Bidang. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Mengingat : 1. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap. 2. Bagian Kesatu . Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pengertian sampah diatur di dalam Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. -23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Mineral dan Batubara) m. 4. KOMPAS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah; Mengingat : 1. Setiap orang dilarang: A. Terhadap orang yang melakukan dumping limbah tanpa izin dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 104 UU 32/2009, yakni: Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua. TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LUMPUR TINJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGERANG, Menimbang : a. Selain itu, diatur juga dalam Pasal 22 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,. 3. "Kalau kita memaknai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka turunan dari Undang-undang tersebut sudah lengkap regulasinya dalam level peraturan pemerintah," ujarnya Novrizal dalam keterangan tertulis mengenai Web Seminar (Webinar) Nasional terkait terbitnya PP no. Undang-undang (UU) tentang Pengelolaan Sampah. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan atau tidak dipakai dan berasal. Menurut undang-undang No. 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang diprakarsai oleh Kementrian Negara Lingkungan Hidup (Meneg KLH) telah disahkan oleh DPR RI dan ditandatangani Presiden RI pada tanggal 7 Mei 2008. Pengurangan. 2. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atauMengingat : 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Hak dan Kewajiban, d. Penanganan sampah (waste handling), yang terdiri dari: Kebijakan Impor Limbah Non B3. Aturan larangan membakar sampah sembarangan tertuang dalam Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor Tahun 20tentang 18 08 Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RepublikUndang-Undang No. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengartikan pengelolaan sampah sebagai sebuah kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik.